Jakarta,BANTENG POS-
Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk memastikan penyampaian informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau (GAK) dilakukan dengan cepat, konsisten, dan mudah dipahami.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk mencegah kepanikan sekaligus menutup ruang bagi penyebaran berita bohong (hoaks) di tengah masyarakat.
Saat ini, aktivitas vulkanik gunung api di Selat Sunda itu telah meningkat dan berada pada Status Level III (Siaga). Peningkatan aktivitas ini memicu kekhawatiran masyarakat, terutama yang masih dibayangi trauma bencana tsunami Selat Sunda pada 2018.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah (pemda) tersampaikan secara cepat, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Puan, dikutip dari laman dpr.go.id, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, kecepatan penyampaian informasi menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir maupun pelaku aktivitas pelayaran di sekitar Selat Sunda.
“Perlu juga dipetakan bagi masyarakat kelompok rentan, sehingga evakuasi saat bencana terjadi semakin lebih efektif dan tidak memakan waktu,” kata Puan.
Puan juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesiapasiagaan nasional demi keselamatan masyarakat meskipun BMKG memastikan belum terdapat indikasi tsunami atau perubahan muka air laut yang mengarah pada terjadinya gelombang tsunami akibat aktivitas GAK.
“Kesiapsiagaan nasional dalam kebencanaan harus ditingkatkan dalam menghadapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga menekankan bahwa ancaman bencana geologi tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat diminimalkan apabila seluruh sistem kesiapsiagaan nasional bekerja secara cepat, terintegrasi, dan berbasis informasi ilmiah.
Menurutnya, pemerintah perlu menjadikan peningkatan aktivitas GAK sebagai momentum untuk mengevaluasi kesiapan nasional dalam menghadapi potensi bencana vulkanik, khususnya di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki sejarah kerawanan tinggi.
“Evaluasi tidak hanya mencakup pemantauan aktivitas gunung api, tetapi juga efektivitas sistem peringatan dini, kesiapan jalur evakuasi, koordinasi antarinstansi, kapasitas pemerintah daerah, hingga kesiapan masyarakat dalam merespons informasi kebencanaan,” jelas Puan.
Ia menilai, peningkatan aktivitas GAK yang menunjukkan intensitas erupsi lebih tinggi menjadi pengingat bahwa Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api dunia harus terus memperkuat sistem mitigasi bencana secara menyeluruh.
“Penguatan mitigasi bencana harus menjadi investasi jangka panjang. DPR RI akan mengawal kesiapsiagaan pemerintah menghadapi ancaman bencana vulkanik akibat aktivitas GAK,” ungkap Puan.
Pengawasan akan fokus pada aspek penguatan sistem pemantauan gunung api, modernisasi teknologi peringatan dini, peningkatan kapasitas pemda, serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat sebagai bagian dari agenda membangun ketahanan bencana Indonesia.
Selain aktivitas GAK, Puan juga menyoroti peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat pengaruh Siklon Tropis Bavi.(***)
tim/red
sumber Kompas.com
Tags
Jakarta